Tahun Ini Penilaian Pelayanan Publik di Pemda, Polres dan Pertanahan Masuk ke Kualitas

PADANG, - Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) kembali melakukan penilaian penyelenggaran pelayanan publik di 19 Pemkab/Pemko serta Pemprov Sumbar.

Selain itu, penilaian juga dilakukan pada 19 Polres dan Kantor Pertanahan se-Sumbar. Proses penilaian penyelenggara layanan publik ini dimulai dengan workshop yang diadakan Ombudsman di Ballrom Hotel ZHM, Kota Padang, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang

Dalam keterangan tertulis yang diterima , disebutkan workshop untuk menyampaikan informasi terkait teknis penilaian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai. Dalam workshop ini, Ombudsman mengundang perwakilan OPD, Polres dan Kantor Pertanahan yang akan dinilai.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap menyampaikan, tahun 2022 ini terdapat perubahan dalam penilaian yang akan dilakukan. Tahun-tahun sebelumnya penilaian lebih menitikberatkan pada ketersediaan komponen layanan (tangible), tahun 2022 ada perubahan cukup signifikan dan lebih komprehensif.

Baca juga: Pimpin Apel Gabungan, Berikut Arahan Sekda Padang Andree Algamar

Meilisa menegaskan, penilaian tidak lagi hanya melihat ketersediaan komponen layanan, tapi sudah masuk pada kekualitas layanan, kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, pengelola pengaduan dan lainnya

“Maka dari itu, diharapkan instansi yang akan dinilai harus benar-benar siap sehingga perlu dilakukan workshoppenilaian penyelenggaran pelayanan public, ” kata Meilisa.

Baca juga: Komisi Pemilihan umum Kota Padang Usulkan Anggaran Pilkada Rp63 Miliar, 40 Persen untuk Honor 20 Ribu Petugas TPS

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani menyebutkam perubahan penilaian untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang lebih berkualitas.

Selain itu, kata dia, perkembangan digitalisasi juga mempengaruhi kecepatan dalam memberikan pelayanan, sehingga bentuk penilaian harus disesuaikan dan lebih konfrehensif, namun tetap mengacu kepada UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No.37/2008 tentang Ombudsman RI.

Baca juga: Karena Faktor Ini, SILPA APBD 2021 Tanah Datar Bengkak hingga Rp111,5 M

Yefri berharap penilaian penyelenggaran pelayanan publik tahun 2022 harus menjadi starting point untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan juga membangun kesadaran menjaga kualitas layanan.

“Bukan hanya saat dinilai, tapi setiap saat. Karena melihat hasil penilaian sebelumnya, banyak pemda yang sudah mendapatkan nilai baik, namun ketika dinilai ulang menjadi turun atau lebih rendah, ” ujar Yefri. (**)

Baca juga: Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) XV di Padang