Nagari Toboh Ketek Padang Pariaman Dapat Dampingan Program DRPPA UNP

PADANG PARIAMAN-Tim Dosen Universitas Negeri Padang (UNP) yakni: Dr. Erianjoni. M.Si, Dr. Yurni Suasti.M.Si, Dr. Erniwati, M.Hum, Dr. Fatmariza.M.Hum melalui program Nagari Binaaan mendampingi Nagari Pauah Kamba, kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dalam pengembangan program desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). 

DRPPA adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Indonesia. DRPPA merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA) yakni pembangunan pemberdayaan perempuan berbasis Desa. 

Baca juga: Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Nagari Toboh Ketek Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu nagari yang ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA) RI sebagai pelaksana nagari pilot project DRPPA tahun 2022. Nagari Toboh Ketek terletak sekitar 40 Km dari Kota Padang. Penduduk Nagari Toboh Ketek sebanyak 1811 jiwa yang terdiri atas 875 laki-laki dan 936 perempuan dengan 559 Kepala Keluarga. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Pada umumnya perempuan di Nagari Toboh Ketek berpendidikan tamat SD, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (371) orang. 

Sebagai nagari pelaksana DRPPA, Nagari Toboh Ketek memerlukan pendampingan dari perguruan tinggi. Pendampingan ini penting agar tujuan dari DRPPA dapat terwujud dengan baik, dan Nagari Pauh Kamba dapat menjadi contoh bagi pengembangan DRPPA di Nagari-nagari lainnya baik di Kabupaten Padang Pariaman, maupun di Kabupaten lainnya di Sumatera Barat serta Nasional. DRPPA menghendaki berbagai instrumen pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di level desa.

Baca juga: Edaran Disdik Sumbar Soal Pemenuhan Daya Tampung PPDB, Rawan Titip Menitip Anak

Kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2022 dengan melaksanakan empat kegiatan utama yang ditujukan untuk mempersiapkan Nagari dalam menjalankan DRPPA. Empat kegitan tersebut adalah: 

1. Sosialisasi PUG/PPRG dalam pembangunan Nagari dan DRPPA yang diikuti oleh perangkat Nagari, Bamus, Tokoh masyarakat, perempuan, dan fasilitator desa/Nagari

Baca juga: Panitia UTBK SMM PTN Wilayah Barat di UNP Relokasi Pelaksanaan Ujian Hari Pertama

2. Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas tim DRPPA Nagari, diikuti oleh Tim DRPPA nagari

3. Penyuluhan dan Bimtek penyusunan Peraturan Nagari yang responsive gender dan peduli anak (Inklusif), diikuti oleh perangkat nigari dan Bamus

Baca juga: Ubah Darah Sapi Jadi Pupuk Organik Cair, Inovasi SMAK Padang Masuk Top 99 Inovasi Terbaik Nasional

4. Penyuluhan dan bimtek perencanaan dan penganggaran responsive gender untuk mendukung DRPPA, diikuti oleh perangkat Nagari dan bamus.

Narasumber kegiatan terdiri atas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan KB (DP3AP2KB) Propinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos P2A) Kabupaten Padang Pariaman, Pakar Kebijakan Publik, Pakar Gender, pakar psikologi keluarga, pakar Pendidikan karakter. Semua materi dirancang secara baik agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peserta menyambut baik dan antusias kegiatan yang dilakukan oleh UNP.

Baca juga: 10 Provinsi Penyumbang Mahasiswa Baru Terbanyak SBMPTN 2022, Jatim Tertinggi Sumbar Peringkat 7

Nagari merasakan betul pentingnya kehadiran Universitas dalam mendampingi kegiatan nagari. Selain kegiatan tersebut, Tim juga membantu menganalisis RPJM(nigari), dan Peraturan-peraturan Nagari yang sudah dibuat, sehingga dapat diberi masukan untuk perbaikan di masa yang akan dating. Yakni RPJM N dan Peraturan angari yang responsive gender dan peduli anak/inklusif.    

DRPPA juga dalam rangka mengimplementasikan 5 arahan Presiden dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yaitu: (1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaaan, (2) peningkatan peran ibu dalam Pendidikan anak, (3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) penurunan pekerja anak, (5) pencegahan perkawinan anak. (rel)